Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
4. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; dan
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat.

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

1. Seksi Pengorganisasian Masyarakat; dan
2. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

(1) Seksi Pengorganisasian Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengorganisasian masyarakat.
(2) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan peran serta masyarakat.